LAPORAN INVESTIGASI: Nyawa, Keringat, dan Gurita di Balik Sisa Emas Hitam Sungai Mahakam

Ketiadaan payung hukum ini yang kemudian memunculkan praktik kelam. Para pemodal harus mengeluarkan peluh lebih banyak untuk \"uang koordinasi\". M menuturkan bahwa pemodal seringkali harus \"berkoordinasi\" dengan sejumlah institusi berwenang, termasuk oknum dari Polairud hingga Seragam Hjau Tidak hanya itu, mereka juga harus meminjam atau menyewa bendera (nama) perusahaan lain agar batubara yang dikumpulkan legal untuk dijual.
Namun, dari tahun ke tahun, pungutan liar dan biaya \"koordinasi\" ini kian mencekik. Dampaknya, perusahaan-perusahaan yang biasa dipinjam namanya mulai mundur teratur karena enggan menanggung beban setoran yang terus membengkak.

Menanti Solusi, Menolak Disebut Ilegal
Puncaknya terjadi pada awal tahun 2026. Sejak Januari hingga April 2026, aktivitas penjualan macet total. Sisa material tidak bisa dikeluarkan dari tempat penampungan.

Kondisi ini memicu krisis besar bagi para pekerja. Diperkirakan terdapat sekitar 120.000 Metrik Ton (setara muatan dua vessel raksasa) batubara sisa yang saat ini menggunung di beberapa titik penampungan tanpa kejelasan nasib. Padahal, jika sirkulasi berjalan lancar, mereka bisa mengumpulkan dan menjual hingga 60.000 metrik ton per bulan.

Tercekik oleh lumpuhnya operasi, banyak pekerja yang akhirnya menyerah dan pulang kampung ke Makassar. Mereka merana, menunggu kepastian kapan rantai ekonomi ini bisa kembali berjalan.

Di akhir perbincangan, M menyampaikan pembelaan sekaligus permohonan yang mewakili ratusan pekerja lainnya.