Petani Sawit Mandiri Kalbar Terjepit: Kebun di Kawasan Hutan, Birokrasi Rumit, Korupsi Mengintai

Sawit rakyat telah memberi kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi desa. Sudah semestinya petani memperoleh kepastian hukum, bukan justru dihantui ketidakjelasan status lahan dan proses birokrasi yang berpotensi membuka ruang penyimpangan.

Kasus Kuantan Singingi hendaknya menjadi pelajaran nasional. Legalisasi lahan harus menjadi jalan keluar bagi masyarakat, bukan menjadi komoditas yang diperjualbelikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kerumitan birokrasi.

Jika pemerintah mampu membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat, maka sawit akan benar-benar menjadi sumber kesejahteraan. Namun jika tidak, petani mandiri akan terus berada di persimpangan antara mempertahankan sumber penghidupan atau berhadapan dengan persoalan hukum yang tidak mereka pahami sejak awal.

Ditulis oleh :
Binsar Tua Ritonga
Ketua PW. Serikat Tani Nelayan kalimantan Barat