Moratorium MBG Harus Jadi Ruang Reformasi, Bukan Penenang Publik
Medan, 6 Juni 2026 Yayasan Binar Bersama Hirasma mendukung Pengumuman moratorium pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, patut diapresiasi sebagai langkah rem fiskal dan bersih-bersih tata kelola. Efisiensi anggaran dari Rp 335 triliun ke Rp 268 triliun serta janji konsolidasi internal menunjukkan adanya niat baik untuk menata ulang program MBG.
Namun, apresiasi tidak boleh membuat publik lengah. Tanpa kerangka aksi yang terukur, moratorium berpotensi hanya berfungsi sebagai penenang rasa publik sementara masalah struktural program MBG tetap mengendap. Catatan lapangan dan hasil penelitian menunjukkan 3 risiko besar: pertama, eksklusi Pemerintah Daerah akan semakin dalam karena moratorium memperkuat sentralisasi di BGN; kedua, UMKM pangan lokal seperti petani hidroponik dan jamur tiram kehilangan pasar potensial; ketiga, anak di daerah yang belum memiliki SPPG akan semakin lama mendapat akses gizi, sehingga target penurunan stunting terancam meleset.
Agar moratorium memiliki nilai kebijakan dan bukan sekadar jeda tanpa arah, BGN di bawah kepemimpinan Ibu Nanik wajib menjalankan 5 prasyarat transformasi.
Pertama, buka data sebagai prasyarat kepercayaan. BGN harus segera merilis dashboard publik MBG real-time yang memuat jumlah penerima manfaat per sekolah, lokasi SPPG, realisasi porsi harian, dan harga per porsi. Tanpa data terbuka, klaim 60 juta penerima manfaat hanya akan menjadi angka politik tanpa pembuktian.
Kedua, tetapkan batas waktu dan SOP baru. Moratorium harus diumumkan berlaku hingga 31 Desember 2026 dan diikuti penerbitan SOP pembukaan dapur baru yang mensyaratkan audit mutu, transparansi kepemilikan, dan keterlibatan Pemda. Tanpa deadline, moratorium sama dengan penundaan tanpa arah.
Ketiga, bentuk Tim Reformasi MBG yang inklusif. Komposisi tim jangan hanya internal BGN. Idealnya BGN 40%, perwakilan Pemda 30%, dan akademisi serta UMKM pangan 30%. Notulen rapat wajib dipublikasikan agar proses reformasi dapat diadili publik.
Keempat, jadikan hidroponik dan jamur sebagai menu patron. Manfaatkan masa moratorium untuk uji coba 100 dapur percontohan dengan kewajiban 30% sayur berasal dari produsen hidroponik dan jamur tiram lokal. Dengan begitu, harga porsi tetap Rp. 10.000 untuk bahan baku tapi mutu gizi naik, UMKM hidup, dan lapangan kerja baru tercipta.
Kelima, lakukan audit gizi independen. Tunjuk Kemenkes atau BPOM untuk mengaudit acak 10% menu MBG setiap hari dan dipublikasikan hasilnya. Targetnya 95% menu lolos standar gizi. Audit internal BGN saja tidak cukup kredibel untuk memulihkan kepercayaan publik pasca kasus korupsi.
Ibu Nanik, kami percaya pada niat baik Ibu untuk menghadirkan manfaat maksimal dan nyata bagi masyarakat. Tapi niat baik harus diukur dengan sistem yang transparan dan inklusif. Enam bulan moratorium ke depan adalah ujian bagi BGN: memilih berubah melalui reformasi, atau hanya berganti wajah pimpinan tanpa perubahan praktik.
Kami, akademisi, yayasan, dan pegiat gizi, siap menjadi mitra kritis. Sidang tesis bisa menunggu, tetapi anak-anak yang membutuhkan gizi baik tidak bisa menunggu.
Amru. Siregar, SH
Ketua Pembina
Yayasan Binar Bersama Hirasma
