Meningkatnya Kelaparan di Amerika Serikat: Krisis Kapitalisme Neoliberal dan Pelajaran bagi Indonesia
PONTIANAK, 05 Juni 2026 - Meningkatnya Kelaparan di Amerika Serikat: Krisis Kapitalisme Neoliberal dan Pelajaran bagi Indonesia
Di tengah citranya sebagai negara terkaya di dunia, Amerika Serikat menghadapi paradoks yang semakin mencolok: jutaan warga mengalami ketidakamanan pangan, sementara kekayaan segelintir orang terus meningkat. Fenomena ini bukan sekadar masalah kenaikan harga pangan atau berakhirnya bantuan sosial pasca pandemi, melainkan mencerminkan kontradiksi yang lebih dalam dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal.
Peran Negara yang Menyusut
Di masa lalu, kebijakan New Deal di bawah Franklin D. Roosevelt memperkuat perlindungan sosial dan hak-hak pekerja. Namun dalam era neoliberal, banyak fungsi negara bergeser dari pelindung kesejahteraan publik menjadi fasilitator akumulasi modal. Bantuan pangan seperti SNAP memang masih ada, tetapi sering menjadi sasaran pengurangan anggaran. Ketika inflasi meningkat dan biaya hidup melonjak, jutaan keluarga menjadi semakin rentan terhadap kelaparan. Meningkatnya Kelaparan di Amerika Serikat: Krisis Kapitalisme Neoliberal dan Pelajaran bagi Indonesia
Di tengah citranya sebagai negara terkaya di dunia, Amerika Serikat menghadapi paradoks yang semakin mencolok: jutaan warga mengalami ketidakamanan pangan, sementara kekayaan segelintir orang terus meningkat. Fenomena ini bukan sekadar masalah kenaikan harga pangan atau berakhirnya bantuan sosial pasca pandemi, melainkan mencerminkan kontradiksi yang lebih dalam dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal.
Kapitalisme Neoliberal dan Krisis Distribusi
Sejak dekade 1980-an, kebijakan ekonomi AS semakin berorientasi pada neoliberalisme: deregulasi pasar, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan peran negara dalam penyediaan layanan sosial.
Dalam teori neoliberal, pertumbuhan ekonomi akan menetes ke bawah(trickle-down effect) sehingga kemakmuran kelompok kaya pada akhirnya menguntungkan seluruh masyarakat. Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi AS selama beberapa dekade justru diiringi oleh meningkatnya ketimpangan kekayaan.
Akibatnya, produktivitas tenaga kerja meningkat, tetapi sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pemilik modal, investor, dan korporasi besar. Sementara itu, upah riil pekerja tumbuh jauh lebih lambat dibanding kenaikan biaya hidup.
Masalah utama bukanlah kekurangan pangan. Amerika Serikat menghasilkan surplus pangan yang sangat besar. Persoalannya adalah daya beli masyarakat. Dengan kata lain, krisis yang terjadi bukan krisis produksi, melainkan krisis distribusi.
Ketimpangan Kelas yang Semakin Tajam
Dalam perspektif ekonomi politik, meningkatnya kelaparan di AS dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketimpangan hubungan antara modal dan tenaga kerja.
Beberapa gejala yang muncul antara lain:
· Konsentrasi kekayaan pada kelompok miliarder dan korporasi besar.
· Menurunnya kekuatan serikat pekerja.
· Maraknya pekerjaan kontrak dan ekonomi gig (gig economy).
· Meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
· Stagnasi upah pekerja.
Akibatnya, semakin banyak keluarga pekerja yang tetap miskin meskipun memiliki pekerjaan penuh waktu.
Fenomena ini sering disebut sebagai working poor, yaitu orang yang bekerja tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan.
Dalam analisis kelas, situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat apabila distribusi hasil produksi semakin terkonsentrasi pada kelas pemilik modal.
Peran Negara yang Menyusut
Di masa lalu, kebijakan New Deal di bawah Franklin D. Roosevelt memperkuat perlindungan sosial dan hak-hak pekerja.
Namun dalam era neoliberal, banyak fungsi negara bergeser dari pelindung kesejahteraan publik menjadi fasilitator akumulasi modal.
Bantuan pangan seperti SNAP memang masih ada, tetapi sering menjadi sasaran pengurangan anggaran. Ketika inflasi meningkat dan biaya hidup melonjak, jutaan keluarga menjadi semakin rentan terhadap kelaparan.
Dengan demikian, meningkatnya ketidakamanan pangan di AS bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan pilihan politik mengenai siapa yang mendapatkan prioritas dalam distribusi sumber daya nasional.
Perbandingan dengan Indonesia
Indonesia memiliki sejumlah kemiripan sekaligus perbedaan dengan AS.
Persamaan
1. Ketimpangan penguasaan aset
Di Indonesia, ketimpangan terlihat pada:
· Penguasaan lahan yang terkonsentrasi.
· Dominasi korporasi besar dalam sektor SDA.
· Ketimpangan akses terhadap modal dan kredit.
Situasi ini membuat pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.
2. Kerentanan pangan karena daya beli
Indonesia secara umum tidak mengalami kekurangan produksi pangan nasional secara permanen.
Namun jutaan rumah tangga tetap rentan terhadap kelaparan atau gizi buruk karena:
· Pendapatan rendah.
· Pekerjaan informal.
· Harga kebutuhan pokok yang naik.
Artinya, seperti di AS, persoalan utama sering kali bukan ketersediaan pangan melainkan akses terhadap pangan.
Perbedaan
1. Struktur ekonomi
AS adalah negara industri dan jasa maju.
Indonesia masih memiliki basis pertanian yang cukup besar sehingga banyak keluarga miskin masih dapat bertahan melalui produksi pangan rumah tangga atau sektor informal pedesaan.
2. Jaringan solidaritas sosial
Di Indonesia masih terdapat:
· Keluarga besar.
· Gotong royong.
· Komunitas keagamaan.
· Organisasi masyarakat.
Jaringan ini sering menjadi bantalan sosial ketika negara belum mampu memberikan perlindungan yang memadai. Di AS, masyarakat cenderung lebih individualistik sehingga ketika pendapatan turun, keluarga lebih cepat jatuh ke dalam krisis pangan.
Pelajaran bagi Indonesia
Jika Indonesia ingin menghindari kontradiksi yang kini terlihat di AS, beberapa agenda strategis menjadi penting:
Reforma Agraria
Distribusi tanah yang lebih adil akan memperkuat basis ekonomi rakyat dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar tenaga kerja yang rentan.
Industrialisasi Nasional
Nilai tambah SDA harus diolah di dalam negeri agar menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat.
Penguatan Koperasi
Koperasi dapat menjadi instrumen demokratisasi ekonomi dan mengurangi dominasi korporasi besar dalam rantai produksi dan distribusi.
Perlindungan Sosial Universal
Akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pangan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Meningkatnya ketidakamanan pangan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi tidak dapat hanya dilihat dari pertumbuhan PDB, keuntungan korporasi, atau kenaikan indeks saham. Sebuah negara dapat menjadi sangat kaya, tetapi tetap menghadapi masalah kelaparan jika distribusi kekayaan dan akses terhadap kebutuhan dasar semakin timpang.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanpa distribusi yang adil, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya memperkaya segelintir elite, sementara mayoritas rakyat tetap menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, meningkatnya ketidakamanan pangan di AS bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan pilihan politik mengenai siapa yang mendapatkan prioritas dalam distribusi sumber daya nasional.
