Purbaya Kantongi Nama 10 Raksasa Sawit Curang, Petani Kecil yang Paling Dirugikan
Jakarta, 22 Mei 2026 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto temuan mencengangkan: 10 perusahaan sawit terbesar diduga melakukan manipulasi harga ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui praktik under-invoicing.
Dalam sampling acak, hampir semua perusahaan tersebut melaporkan harga ekspor jauh di bawah nilai sebenarnya. Contohnya, satu pengapalan ke Amerika Serikat dicatat hanya US$2,6 juta, padahal nilai riil mencapai US$4,2 juta — selisih hingga 57%. Praktik ini berpotensi merugikan negara hingga miliaran dolar dari pajak ekspor, bea keluar, dan devisa.
Dampak Langsung ke Petani Kecil
Manipulasi harga oleh perusahaan besar ini bukan hanya soal kerugian negara semata. Petani sawit kecil, yang mengelola sekitar 40% lahan sawit nasional, justru menjadi korban paling terdampak:
Berkurangnya Dana untuk Petani
Pungutan ekspor CPO yang seharusnya masuk ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program *peremajaan sawit rakyat*, subsidi pupuk, bibit unggul, dan infrastruktur kebun menjadi bocor. Akibatnya, program bantuan yang sangat dibutuhkan petani kecil terhambat.
Harga TBS Ditekan
Perusahaan besar yang curang cenderung menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani agar margin mereka tetap tebal. Harga TBS yang fluktuatif dan sering turun drastis membuat pendapatan petani kecil semakin tidak menentu.
Ketimpangan yang Semakin Lebar
Sementara perusahaan raksasa meraup keuntungan ekstra melalui manipulasi, petani kecil yang berada di posisi paling bawah rantai pasok tetap kesulitan. Produktivitas mereka yang sudah rendah semakin sulit ditingkatkan tanpa dukungan pemerintah yang memadai.
Purbaya sendiri menyatakan bahwa 10 perusahaan tersebut dipilih secara acak dan semuanya menunjukkan indikasi serupa. Namun hingga kini, nama-nama perusahaan tersebut belum diumumkan ke publik.
Mengapa Nama Belum Dikeluarkan?
Pemerintah memilih sikap hati-hati demi menjaga kekuatan bukti dalam penyelidikan bersama Kejaksaan Agung. Pengumuman prematur dikhawatirkan bisa mengganggu proses hukum, membuat bukti hilang, atau memicu manuver hukum dari pihak perusahaan. Meski demikian, publik semakin menanti tindakan tegas agar petani kecil tidak terus menjadi korban sistem yang tidak adil. Kasus ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo dalam membersihkan industri sawit. Jika ditindak tegas, ini bisa menjadi angin segar bagi jutaan petani kecil. Sebaliknya, jika hanya berhenti di laporan, maka ketimpangan di sektor sawit akan semakin parah.
Oleh: Redaksi BongkarTanah.com| 22 Mei 2026
