Purbaya, Investor Asing, dan Arah Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia

Pontianak- narasi yang menyebut Mentri keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mempersilahkan investor asing “angkat kaki” dari Indonesia, beberapa hari terakhir memicu kegaduhan nasional. Isu tersebut cepat menyebar di Media sosial dan memunculkan kekhawatiran tentang arah kebijakan ekonomi Indonesia dibawah pemerintahan baru. Namun kementrian keuangan secara resmi membantah pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.

Meski demikian, polemik ini membuka satu fakta penting hubungan pemerintah Indonesia dengan sebagain investor asing memang sedang memasuki fase baru yang lebih keras, ebih tegas dan lebih nasionalistik.

Ketika Indonesia tidak lagi “memohon” Investor Di era sebelumnya, Indonesia dikenal sangat agresif mengejar Investasi asing, Pemerintah berlomba memberikan ; insentif pajak, kemudahan izin, relaksasi aturan, hingga berbagai fasilitas untuk menarik modal luar negeri. Namun kini nada itu berubah. Pemerintah mulai memperlihatkan posisi investor asing tetap dibutuhkan, tetapi tidak boleh mendikte kepentingan nasional. Perubahan sikap ini terlihat dari berbagai kebijakan antara lain ;
A. Kebijakan Devisa hasil Ekspor (DHE)
B. Kenaikan Royalti minerba
C. Penguatan hilirisasi
D. Pengawasan tenaga kerja asing
E. Hingga pengetatan arus modal dan pajak

Ketegangan mulai mencuat setelah kamar dagang China di Indonesia (CCCI) menyampaikan keluhan terhadap berbagai hambatan investasi di Indonesia. Isu inilah yang kemudian menjadi latar munculnya narasi tentang “investor asing dipersilahkan pergi”.

Nasionalisme Ekonomi Sedang menguat

Fenomena ini sebenarnya bukan sekedar persoalan satu pernyataan pejabat, ini adalah bagaian dari perubahan orientasi ekonomi Indonesia, Pemerintah saat ini tanpak ingin membangun kedaulatan sumber daya alam, kontrol devisa nasional, penguatan industri domestik dan pengurangan ketergantungan pada modal asing. Dalam bahasa sederhana Indonesia ingin naik kelas, bukan hanya menjadi tempat pengambilan bahan mentah, karena itu pemerintah semakin agrsif mendorong adanya hilirisasi nikel, kontrol ekspor, pembangunan smelter dan kewajiban penyimpanan devisa ekspor didalam negeri.

Tujuan nya jelas, memperkuat ekonomi nasional dan menjaga stabilitas rupiah secara ekonomi; Cadangan \\\\ Devisa = Ekspor - Impor + Arus \\\\ Modal

Semakin bersar devisa tinggal didalam negeri, semakin kuat kemampuan negara menjaga nilai tukar rupiah.

Lantas mengapa pemerintah merasa lebih percaya diri ? ada beberapa alasan utama
1. Indonesia memiliki komoditas strategis dunia, Indonesia kini memegang posisi penting dalam (nikel, batubara, sawit, tembaga dan hingga pasar kenderaan listrik global, dunia membutuhkan Indonesia, terutama untuk transisi energi dan industri baterai, karena itu posisi tawar Indonesia naik.
2. Pemerintah ingin mengendalikan Arus Dolar. Selama bertahun – tahun, banyak devisa hasil ekspor justru disimpan diluar negeri. Akibatnya, rupiah mudah tertekan, cadangan devisa terbatas dan ekonomi domestik tidak menikmati sepenuhnya hasil ekspor nasional. Kebijakan DHE lahir dari kekhawatiran itu.
3. Ada kekhawatiran Eksploitasi Sumber daya, pemerintah juga mulai sensitif terhadap dominasi asing disektor tambang, aliran keuntungan keluarnegeri, penggunaan tenaga kerja asing dan hingga dugaan praktik usaha yang tidak seimbang.

Disinilah retorika ekonomi nasionalis mulai semakin kuat, dampak Positif jika strategi ini berhasil, jika dijalankan dengan konsisten dan stabil, strategi ini sebenarnya bisa membawa keuntungan besar bagi Indonesia. Negara menjadi lebih berdaulat, Indonesia tidak mudah ditekan kepentingan modal asing, Rupiah berpotensi lebih stabil jika devisa ekspor benar – benar masuk ke sistem keuangan nasional, tekanan terhadap rupiah dapat berkurang. Secara sederhana : Nilai rupiah/ propto/ frac {Permintaan/ Rupiah}{permintaan /dollar } ketika Dollar tidak terlalu banyak keluar negeri, nilai rupiah lebih terjaga.

Penerimaan Negara bisa naik

Kenaikan royalti, pajak, dan pengwasan tambang dapat memperbesarpendapatan negara. Hilirisasi dipaksa tumbuh ; Investor tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus membangun Industri didalam negeri. Tetapi Risiko besarnya juga nyata, masalah utama dari nasionalisme ekonomi adalah : Pasar Global sangat sensitif terhadap persepsi dan persepsi sering lebih kuat dari pada klarifikasi resmi.

Investo Bisa Menahan modal

Modal asing selalu mencari : Kepastian Hukum, Stabilitas regulasi, dan suasana politik yang kondusif. Jika muncul kesan Indonesia terlalu protektif, anti asing atau terlalu agresif terhadap investor maka investor bisa memilih Negara Vietnam, India, Malaysia atau negara lain yang dianggap lebih ramah investasi.

Rupiah dan IHSG bisa tertekan, permintaan dolar naik, pasar saham melemah, obligasi negera tertekan dan rupiah melemah. Dalam ekonomi terbuka, sentimen faktor yang sangat menentukan.

Sektor Tambang Bisa melambat, fakta yang tidak bisa dipungkiri banyak proyek strategis Indonesia masih bergantung pada ; modal asing, teknologi asing dan pasar luar negeri. Karena itu pemerintah tetap membutuhkan investor, meskipun ingin memperkuat kedaulatan Ekonomi.

Purbaya dan Gaya Baru Ekonomi RI

Purbaya sendiri dikenal memiliki gaya komunikasi yang keras dan tidak terlalu diplomatis dibandingkan sebagian pejabat ekonomi sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ia memang pernah menyampaikan bahwa Indonesia tidak perlu “Mengemis” kepada Investor Asing. Disisi lain, ia juga beberapa kali menyatakan ingin memberantas hambatan investasi dan memperbaiki iklim usaha. Artinya, pesan utama nya kemungkinan bukan menolak investor asing, melainkan : Investor dipersilahkan masuk, tetapi harus mengikuti aturan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Polemik “Purbaya persilahkan investor asing angkat kaki” sesungguhnya bukan sekedar soal hoaks media sosial, ia mencerminkan perubahan besar kearah ekonomi Indonesia. Dari ekonomi yang sangat bergantung pada modal asing, menuju ekonomi yang ingin lebih berdaulat dan mengontrol sumber dayanya sendiri. Masalahnya, garis antara “nasionalisme Ekonomi Indonesia” dan “anti-Invetasi” sangat tipis. Jika Pemerintah mampu menjaga keseimbangan dengan tegas terhadap kepentingan nasional dan tetap memberikan kepastian hukum dan stabilitas usaha. Maka Indonesia bisa naik kelas menjadi kekuatan ekonomi baru asia. Namun jika komunikasi politik buruk dan regulasi terlalu agresif, dampaknya bisa serius pula yang berdampak modal asing keluar, rupiah melemah, pasar terguncang dan pertumbuhan ekonomi melambat. Pada Akhirnya, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menarik investasi, tetapi membangun kepercayaan bahwa Indonesia Tegas, namun tetap rasional dan terbuka bagi Dunia.

Penulis : Redaksi BongkarTanah.Com