PP STN Dukung Penuh Kebijakan Ekspor SDA Presiden Prabowo “Mengakhiri Praktik Serakahnomic, Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi”

Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) bersama Serikat Tani Nelayan (STN) Kalimantan Barat menyambut antusias dan mendukung penuh kebijakan tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Kebijakan ini mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan ferro alloys dilakukan melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting untuk meningkatkan pendapatan negara, mencegah kebocoran devisa, serta menghentikan praktik-praktik yang merugikan petani kecil dan negara.

Selaras dengan Pasal 33 UUD 1945

Dukungan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi akhir dari praktik Serakahnomic yang selama ini merugikan rakyat.

“Ini adalah akhir dari praktik Serakahnomic. Kebijakan ini selaras dengan perjuangan STN untuk kedaulatan pangan, reforma agraria sejati, dan ekonomi kerakyatan. Negara harus menguasai sumber daya alam strategis demi kemakmuran rakyat, bukan segelintir pihak,” tegas Rifai.

Potensi Besar Pendapatan Negara