Serikat Tani Nelayan (STN), Apresiasi Agrinas Palma Nusantara (Persero), Dorong Hilirisasi Petani Mandiri Lewat Koperasi

Bagaimana Peran utama Pemerintah ? Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator dan pendukung utama hilirisasi dan begini perincian nya.
Mendorong pengolahan di dalam negri melalui insentif pajak, pengaturan bea keluar/ pungutan ekspor, dan kebijakan mandatori biodiesel (target B50) mulai juni 2026. Penguatan standart Indonesia Sustainable palmm Oil (ISPO) yang bersifat wajib (permentan No.33/2025) untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan daya saing Global, Regulasi impor/ekspor yang ketat agar produk hilir diutamakan didalam negri. Adanya Program Dukungan langsung seperti Program Peremajaan Sawit rakyat (PSR) Meningkatkan produktivitas kebun petani kecil sebagai pondasi hulu untuk hilirisasi, adanya dukungan pembangunan pabrik CPO berbasis Koperasi ( Contoh ; Kementrian Koperasi dan UKM mendorong CPO koperasi di berbagai daerah) dan adanya anggaran multiyears (misalnya Rp 9,5 trilliun untuk hilirisasi perkebunan 2025-2027 melalui Kementrian Pertanian.