NEGARA DITANGKAP DARI DALAM: CATATAN ATAS 4 SKANDAL
Negeri ini seperti dipaksa menonton 4 film dalam satu layar.
Film pertama: Seorang mantan pejabat tinggi penuntut umum ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Ironis, karena ia dulunya duduk di garda depan pemberantasan kejahatan.
Film kedua: Listrik padam se-Sumatera. Rakyat panik. Tapi 24 jam kemudian Bareskrim keluar, buka data, dan bilang: Tidak ada sabotase. Selesai. Rapi.
Film ketiga: Pemerintah dengan gagah mencabut 2.045 izin usaha di kawasan hutan. Tapi sampai hari ini, banyak dari perusahaan itu masih mengeruk tanah seperti tidak terjadi apa-apa.
Film keempat: Program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak, malah disusupi calo, perantara, dan mafia pengadaan.
Empat film, satu sutradara: kegagalan negara menjaga integritasnya sendiri.
Kecepatan yang Mempermalukan,
Yang paling menampar adalah kontrasnya.
Lihat PLN. Begitu padam, negara bergerak cepat. Data dibuka. Penyebab dijelaskan. Rakyat diberi kepastian. Kepercayaan publik pulih.
Sekarang lihat 3 lainnya.
Kasus batu bara: butuh waktu lama untuk sampai ke tersangka. Itupun setelah desakan publik. Kasus PKH: izin sudah dicabut di atas kertas, tapi di lapangan hutan tetap digunduli. Kasus MBG: proyek miliaran rupiah dijalankan tanpa transparansi data penerima dan alur dana.
Pertanyaannya sederhana: Mengapa negara bisa cepat untuk kabel putus, tapi lambat untuk uang negara yang hilang?
Jawabannya pahit: Karena di kasus PLN tidak ada orang dalam yang harus dilindungi. Di 3 kasus lain, ada.
Ketika Penjaga Jadi Maling
Titik nadirnya ada di kasus batu bara. Ketika oknum di lembaga adigang adigung itu sendiri diduga bermain, maka kita bicara soal sesuatu yang lebih besar dari korupsi. Kita bicara soal penangkapan negara.
Ini bukan lagi maling ayam. Ini maling yang merancang sistem pengaman. Ini jaksa yang menegosiasikan perkara. Ini pengawas yang menyetir kasus.
Selama pola ini tidak diputus, maka jangan harap MBG akan sampai ke perut anak. Jangan harap hutan akan berhenti gundul. Jangan harap SDA akan dinikmati rakyat.
Karena setiap kebijakan bagus akan selalu dibegal di tengah jalan oleh jaringan yang sama.
Resep Pahit: 3T + 1B
Obatnya tidak perlu dicari jauh-jauh. Obatnya ada di keberanian melakukan hal dasar. Saya sebut: 3T + 1B.
TERBUKA.
Berhenti main belakang. Tiru Bareskrim. Setiap kasus besar wajib konferensi pers dengan data. Kerugian negara berapa. Alur uang ke mana. Siapa yang diuntungkan. Publik bukan anak kecil yang bisa dibodohi dengan istilah masih dalam proses.
TUNTAS.
Jangan beri tumbal. Kejar sampai ke otak. Kejar sampai ke aset. Gunakan pasal TPPU untuk menyita semua yang dibeli dari hasil jarahan. Kalau izin sudah dicabut, segel. Kalau perusahaan masih bandel, pidanakan direksinya. Hukum harus menggigit.
TERPISAH.
Bentuk tim khusus. Di dalamnya harus ada orang luar: KPK, PPATK, akademisi, jurnalis investigasi. Tugasnya satu: mengawasi para pengawas. Agar tidak ada lagi permainan di ruang tertutup.
BERANI.
Ini yang paling langka. Berani melawan konglomerat. Berani melawan pejabat. Berani bilang tidak pada telepon dari orang kuat. Tanpa keberanian, 3T di atas hanya jadi pajangan.
Penutup: Pilihannya Cuma Dua
Bangsa ini sedang di persimpangan.
Pilihan pertama: terus berpura-pura. Terus membuat program bagus, lalu membiarkannya dikorup. Terus membuat hukum, lalu mengebirinya sendiri.
Pilihan kedua: bersih-bersih. Sakit. Tapi perlu.
Rakyat sudah lelah dengan narasi. Rakyat butuh bukti. Bukti bahwa hukum masih punya taring. Bukti bahwa negara masih memihak yang lemah.
Selama ruang gelap masih dipelihara, maka kegelapan akan terus melahirkan monster-monster baru.
Satu-satunya cara adalah menyalakan lampu. Dan lampunya bernama: Terbuka, Tuntas, Terpisah, Berani.
Pertanyaannya sekarang: beranikah kita?
Biodata Penulis:
Amru Siregar
Ketua JARNAS 98 Sumatera Utara
Pemerhati Kebijakan Publik
